Manajemen Kefarmasian Dengan Adanya JKN

Sabtu, Juli 9th 2016. | managemen obat

Manajemen Kefarmasian Dengan Adanya JKN

Manajemen kefarmasian dengan adanya JKN di puskesmas kab/kota.

managemen farmasi obat jknObat dan Perbekalan Kesehatan (perbekkes) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang bertujuan agar ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan, seperti Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain – lain.

Seumpama tenaga medis adalah tentara yang sedang berperang di medan tempur, maka obat adalah amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuhnya. Oleh karena itu obat merupakan bagian vital didalam pelayanan kesehatan. Sehingga pengelolaan obat harus benar, efisien dan efektif karena sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dibutuhkan petugas pengelola obat yang benar-benar pengalaman dan jujur. Pada sebagian puskesmas yang ada di Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota memang belum semuanya mempekerjakan tenaga Farmasi seperti Apoteker dan Tenaga Teknis Kefamasian karena berbagai alasan dan kendalanya. Namun banyak dari tenaga lain yang bisa diikutkan dalam program atau diklat pengelolaan obat yang diadakan oleh dinas kesehatan kab/kota setempat.

Dengan demikian Tanggung jawab pengelolaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Melihat data tersebut, maka pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota akan merasakan beban yang sangat besar terhadap APBD/DAU setiap tahunnya.

Untuk menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dan juga menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, maka sangatlah penting menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk pengadaan obat esensial, namun lebih penting lagi dalam mengelola dana penyediaan obat secara efektif dan efisien.

Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebenarnya pelayanan kefarmasian bisa lebih cepat, efektif dan efisien karena dana tersebut sudah langsung dikelola oleh Puskesmas sebagai pelayanan dasar di tingkat kecamatan.

Namun berbagai kendala yang dihadapi adalah kurang pengalaman dari sistem birokrasi yang selama ini diterapkan pemerintah seperti pada saat pengadaan obat dengan sistem e katalog karena sering terjadi stok yang kosong dari penyedia yang tidak tercantum sebagai didalam e katalog.

Manajemen farmasi dengan adanya JKN antara lain:

  1. Membuat rencana kebutuhan obat dan perbekkes (RKB)
  2. Membuat Harga perkiraan sendiri (HPS)
  3. Mengelompokkan obat dan perbekkes menurut distributor atau penyedia.
  4. Mengentri paket kebutuhan obat, perbekkes, alkes dan lainnya di LPSE Pemda agar muncul di Sirup pada situs LPSE masing-masing Pemda
  5. Mengadakan pemesanan melalui e katalog
  6. Menerima barang dengan Berita acara pemeriksaan dan Berita acara serah terima.
  7. Pengadministrasian silahkan cek tulisan kami yang lain di Pengelolaan obat puskesmas.

Repotnya sistem dan administrasinya ini serta jumlah kapitasi yang berbeda ditiap puskesmas menjadikan momok tersendiri terhadap beban kerja pengelola obat yang sudah lumayan banyak karena mendapatkan tambahan baru mengurus pengadaan obat ini.

Maka usul dari kami sebaiknya pengadaan obat dan perbekkes dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kab/kota agar lebih efektif dan efisien sehingga di tingkat Puskesmas hanya mengusulkan kebutuhannya saja.

tags: ,